Pandeglang Banten – LipsusMedia.com – Barkot berisi keterangan penerima program Bantuan Sosial Tunai (BST) milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM), diduga tiba-tiba disulap oleh Oknum perangkat desa menjadi surat keterangan Domisili, hal itu dikatakan Cecep Lembaga Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara (APKAN-RI).

Cecep menerangkan, surat keterangan domisi tersebut, digunakan sebagai tiket, untuk meraup uang bernilai Ratusan Ribu Rupiah di sebuah Kantor Pos Indonesia, tanpa sepengetahuan KPM atau pemilik yang sah dalam program BST tersebut.

“Hebatnya tindakan yang diluar prosedur atau aturan itu berjalan dengan baik. antara Oknum si penggagas dengan oknum juru bayar PT Pos tersebut,” kata Cecep kepada media, Jum’at (08/10/2021).

Dugaan itu kami dapati, lanjut Cecep, pada saat melakukan sosial kontrol di Desa Pasirtenjo, Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan informasi dari salah seorang KPM (korban) yang tidak mau di sebutkan namanya mengatakan sembari membuat surat pernyataan.

“Bahwa dalam program Bantuan Sosial Tunai (BST), dirinya hanya menerima bantuan program BST tahap 1 dan dua saja. Untuk tahap selanjutnya, dirinya tidak menerima BST tersebut yang dimana itu hak miliknya,” kata Cecep.

Hal senada juga di sampaikan sumber salah seorang KPM BST kepada media, dalam program Bantuan Sosial Tunai itu. Saya hanya menerima bantuan uang tunai dua kali itu saja, yaitu tahap satu dan dua. Untuk tahap selanjutnya saya tidak menerima lagi bantuan uang tunai (BST) itu.

“Kami merasa di dzholimi dengan semua ini, nama kami dicantumkan di surat keterangan Domisili. Lalu, dibawa oleh oknum tersebut untuk ditukarkan dengan uang,” ungkap sumber.

Cecep menambahkan, diduga adanya bentuk kolaborasi buruk yang pertama terjadi di Indonesia, tepatnya di Kecamatan Sindangresmi ini.

“Atas adanya informasi tersebut dalam waktu dekat ini, kami akan laporkan kepada pihak aparat penegak hukum,” tukasnya.

Sampai berita ini di publikasi oknum perangkat desa tersebut belum dapat di konfirmasi.

(Hrmn/Red/Tim)