Banten, lipsusmedia.com – Sekiranya dana Rp 71 triliun itu mau dibagikan kepada pengusaha kecil dengan nilai Rp 20.0000 per orang, maka sejumlah 3.550.000 pengusaha, maka masing-masing pengusaha kecil itu dapat diandalkan untuk memberi makan kepada 3 orang termasuk istri atau suaminya. Maka, dari sejumlah pengusaha kecil itu bisa memberi makan minimal sebanyak kepada 10 juta lebih termasuk anak-anak mereka.

Idealnya dengan dana yang dipinjamkan tanpa bunga itu dengan kewajiban mengembalikan cara diangsur sebesar 0,5 persen saja setiap hari (Rp 20.000), maka minimal dana untuk makan gratis bergizi itu tidak akan sepenuhnya menguap habis tak jelas. Kalau asumsi untuk ongkos petugas pemungut kembalian dana itu setiap hari sebesar Rp 300.000, artinya yang bersangkutan cukup diharuskan untuk memungut uang kembalian itu dari sekitar 150 orang pengguna dana bergulir itu yang bisa terus diakumulasikan untuk menambah jumlah peminjam berikutnya.

Bila dikalkulasi dari jumlah Rp 20.000.000 dana yang dipinjamkan itu mampu dikembalikan sebesar Rp 50.000 per hari, maka warga pengguna yang pinjaman itu bisa selesai (lunas) hanya dalam tempo tak lebih dari 400 hari (setahun lebih sedikit). Karena yang penting dana untuk makan gratis bergizi itu tidak sampai habis sia–sia yang sulit dilihat jejak dan hasilnya. Apalagi kemudian, jebakan kerawanan bisa muncul dari pengelolaannya yang tidak jelas mekanisme pengolahan hingga pendistribusiannya. Sebab dari awal dalam menentukan obyek sasaran yang perlu dan patut mendapat makan gratis bergizi itu bisa membuat kericuhan, akibat mereka di sebelah sana yang merasa lebih pantas mendapat makan gratis bergizi itu jadi terlewatkan.

Jadi gagasan untuk memberi dana bantuan bergulir itu sebesar Rp. 20.000.000 untuk modal usaha bagi rakyat kecil — yang bisa diperoleh dari setiap kampung melalui seleksi yang diajukan oleh pihak Pengurus Rukun Tetangga untuk kemudian diseleksi oleh Rukun Warga hingga kemudian tercatat dengan baik di Kelurahan yang bisa dikoreksi kemudian oleh pihak petugas Kecamatan, maka tinggal menunjuk petugas pelaksana pada masing daerah dengan pembagian kerja yang efektif yang juga dilakukan oleh warga setempat.

Mekanisme dari proses seleksi penerima bantuan dana bergulir anggaran makan siang gratis bergizi ini yang pertama idealnya adalah agar rakyat kecil bisa mandiri dan memiliki daya hidup serta menyelamatkan dana Rp 71 triliun itu tidak habis sia-sia tanpa meninggalkan bentuk pekerjaan dan keterlibatan dari warga masyarakat secara lebih meluas.

Gagasan pengalihan dana makan gratis yang telah diwacanakan pemerintah sungguh memiliki niat serta tujuan yang baik dan mulia. Namun akan lebih bijak bila program untuk rakyat itu mempunyai muatan edukasi — pemberdayaan serta membangun rasa percaya diri untuk kemudian mampu tegak diatas kali sendiri tanpa perlu menimbulkan kesan bahwa rakyat perlu dikasihani dan dibuat bermental mengiba. Sebab amanah dari Konstitusi bangsa Indonesia untuk merdeka adalah bebas dari segala bentuk penindasan. Karena itu tugas utama pemerintah Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengatasi rakyat miskin.

Oleh karena itu wacana program makan siang gratis bergizi — yang sudah mulur waktu pelaksanaan hingga bajet nilai per porsinya itu (dari Rp 15.000 menjadi Rp 7.500 namun tetap diharap bergizi itu) perlu ditinjau ulang dengan alternatif pilihan yang lebih bijak dan memiliki nilai edukasi dengan cara mengalokasikan dana segede itu (Rp 71 triliun) dalam bentuk dana pinjaman bergulir yang dapat digunakan menjadi modal usaha produktif bagi 3.550.000 orang yang mampu memberi makan kepada 10.650.000 orang dengan rasa nyaman dan damai tanpa perlu merasa jadi rendah diri. Karena manusia Indonesia harus tetap bermartabat mulia dan terhormat.

(Penulis: Jacob Ereste/Red)

Banten, 25 Juli 2024