LipsusMedia.com / Opini – Adanya dinasti politik merupakan suatu tantangan yang terjadi dalam negara demokrasi. Ini mengacu pada keluarga yang anggotanya memegang kekuasaan politik formal selama lebih dari satu generasi.

Kebijakan publik terkait dengan adanya praktik ini adalah pembatasan masa jabatan.

Kita semua memahami bahwasanya Demokrasi mengenal pembatasan masa jabatan sebagai salah satu mekanisme penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.

Kebijakan ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh pemimpin yang terlalu lama menjabat agar menghindari potensi korupsi, nepotisme, dan otoritarianisme.

Berdasarkan hal tersebut, ini sangat berkaitan dengan kebijakan public dengan adanya dinasti politik.

Banyak kita temukan artikel-artikel yang berkaitan dengan Dinasti Politik ini, dimana menunjukkan para pejabat enggan mengurangi peluang mereka untuk mempertahankan kekuasaan.

Lantas, apa yang salah dengan dinasti politik? Apa dampaknya bagi publik jika politisi beserta keluarga dan kerabatnya menguasai berbagai posisi strategis di pemerintahan?

Sejumlah studi menunjukkan, dinasti politik kerap berkaitan dengan buruknya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Patut saya katakan Dinasti politik adalah momok dalam demokrasi !!!

Ia menjadi gejala memburuknya demokrasi dan arah pembangunan, Ketika demokrasi kehilangan arah untuk waktu yang panjang, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat ikut tergerus.

Sebagai sebuah bangsa. sebagai warga negara apakah kita “melek” akan hal itu ?

Memang, tidak semua dinasti politik berujung buruk dan korup. Dinasti politik dari keluarga Lee Kuan Yew di Singapura, misalnya, bisa membangun negara yang maju dengan rakyat hidup sejahtera.

Namun, Singapura adalah pengecualian karena mereka sudah memiliki sistem tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berbeda dengan Indonesia.

Melanjut pemberitaan media online Metrposnews (9/9/2024)

(Red/Yan)