Rokan Hilir, Riau, lipsusmedia.com – Program unggulan Si Koncang (Sistem Konsolidasi Pembangunan Berkelanjutan) kini menjadi simbol kegagalan besar di Kabupaten Rokan Hilir. Alih-alih menjadi solusi bagi infrastruktur dan ekonomi desa, program ini kini menghadapi tudingan korupsi masif yang merugikan rakyat hingga miliaran rupiah.

Menurut laporan terbaru, tak hanya proyek-proyek yang mangkrak, namun sebagian desa bahkan dilaporkan berada di ambang kebangkrutan karena dana yang seharusnya untuk pembangunan justru menguap tanpa jejak. Situasi ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan para kepala desa yang terlibat nyaris runtuh.

Ketua BEM Nusantara Riau, Nanang, menyebutkan bahwa indikasi korupsi dalam program Si Koncang semakin kuat. “Tidak ada pembangunan, tapi anggaran habis. Beberapa kepala desa terlihat hidup mewah, memiliki aset pribadi seperti mobil mewah dan properti baru. Sementara itu, jalan-jalan desa tetap berlubang dan proyek jembatan dibiarkan terbengkalai,” ungkapnya.

Kondisi semakin memburuk ketika diketahui bahwa laporan keuangan dari program ini banyak yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. “Kami sudah mengumpulkan bukti-bukti dugaan penyelewengan, dan ini sangat mengkhawatirkan. Kejaksaan Negeri Rokan Hilir harus segera menangani kasus ini sebelum kerugian bertambah besar,” tambah Nanang.

Desa-desa yang sebelumnya mengandalkan program ini kini terjebak dalam jeratan utang karena sebagian dana digunakan untuk proyek yang tidak pernah selesai. Beberapa warga bahkan terpaksa mengumpulkan dana swadaya untuk memperbaiki jalan yang rusak parah, sebuah ironi di tengah anggaran besar yang dialokasikan untuk program ini.

Selain itu, dugaan keterlibatan oknum pemerintah daerah dan DPRD Rokan Hilir mulai menyeruak. Banyak pihak mencurigai adanya kongkalikong dalam pengelolaan anggaran. “Para anggota DPRD yang seharusnya menjadi pengawas justru seperti tutup mata. Jangan-jangan mereka juga mendapatkan bagian dari kue anggaran ini,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.

Sementara itu, Kejati Riau mulai mendapat tekanan publik untuk mengambil alih kasus ini karena ketidakseriusan Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dalam menyelidiki laporan-laporan yang masuk. “Jika tidak ada tindakan nyata dalam waktu dekat, kami akan menggelar aksi besar-besaran di Kejati Riau dan Kejagung RI. Jangan sampai rakyat menjadi korban keserakahan para pejabat,” tegas Nanang.

Dengan program yang lumpuh total dan dugaan korupsi yang terus mencuat, masyarakat Rokan Hilir kini harus menelan pahitnya realitas. Harapan mereka untuk menikmati hasil pembangunan kini berganti dengan kekecewaan mendalam terhadap pemerintah dan para pemangku kebijakan.

“Jika ini terus dibiarkan, bukan hanya program ini yang hancur, tetapi masa depan desa-desa di Rokan Hilir akan semakin suram. Kami tidak hanya membutuhkan tindakan tegas, tetapi juga transparansi penuh dalam pengelolaan anggaran pembangunan,” pungkas Nanang.

(Agus Rohil)